Sunday, May 9, 2010
THOMAS milik bangsa kita
JAKARTA, Kompas.com - Tim Piala Thomas Indonesia memastikan kemenangan atas Australia 5-0 dalam pertandingan pertama Grup D, Minggu (9/5/2010).
Setelah Simon Santoso memastikan kemenangan Indonesia 3-0, dua partai tersisa juga dimenangi Indonesia. Ganda kedua Nova Widianto/Muhammad Ahsan menang atas Raj Veeran/Jeff Tho 21-13 21-6 dalam waktu hanya 17 menit.
Poin kelima diraih tunggal putera Dionysius Hayom Rumbaka setelah menang dua game atas Stuart Gomez 21-12 21-10. Hayom yang melakukan debut di Piala Thomas menang dalam 21 menit.
Dengan kemenangan ini, Indonesia sementara memimpin klasemen Grup D. Senin (10/5) Taufik Hidayat dkk akan ditantang India. Sementara India akan menghadapi Australia pada pertandingan terakhir, Selasa (11/5)..
Dalam pertandingan Grup A, juara bertahan Piala Thomas, China mengalahkan Peru juga dengan telak 5-0.
Hasil lengkap:
Taufik Hidayat [INA] -[AUS] Jeff Tho 21-12 21-12
Markis Kido/Hendra Setiawan [INA]-Ross Smith/Glenn Warfe [AUS] 21-14 24-22
Simon Santoso [INA]-Chad Whitehead [AUS] 21-13 21-4
Nova Widianto/Muhammad Ahsan [INA]-Raj Veeran/Jeff Tho [AUS] 21-13 21-6
Dionysius Hayom Rumbaka [INA]-Stuart Gomez [AUS] 21-12 21-10
Friday, May 7, 2010
Menculik miyabi

JAKARTA, KOMPAS.com — Produser Maxima Pictures, Ody Mulya Hidayat, menargetkan film barunya berjudul Menculik Miyabi dapat melebihi kesuksesan film Ayat-Ayat Cinta dan Ketika Cinta Bertasbih. Setidaknya, film yang ikut dibintangi oleh pemain panas Jepang, Maria Ozawa alias Miyabi, ini bisa menarik lebih dari 3 juta penonton di Indonesia.
"Tetapi kami serahkan ke penonton Indonesia. Saat ini penonton juga sedang lesu-lesunya," ungkap Ody di sela-sela peluncuran film Menculik Miyabi di FX Plaza, Jakarta, Kamis (6/5/2010).
Dia berharap, kehadiran Miyabi dalam film ini diterima masyarakat dan bisa menggaet banyak penonton. Ody mengaku sengaja mengajak Miyabi guna membangkitkan kembali gairah film Indonesia. Pasalnya, saat ini industri perfilman Indonesia tengah lesu.
"Saya bersemangat untuk melahirkan inovasi tebaru. Karena kemarin saya lihat perfilman Indonesia lagi lesu, jadi saya mau ajak Miyabi main film," ujar Ody. Akhirnya, kerja kerasnya terbayar saat film yang mengambil nama besar Miyabi itu bisa tayang di semua bioskop di Indonesia mulai hari ini.
Wednesday, April 28, 2010
setuju aku,,,, setuju menolak...
Pencalonan Julia Perez sebagai pejabat di Kabupaten Pacitan lagi-lagi menemui kerikil tajam. Setelah mendapat penolakan dari beberapa elemen, penolakan kini juga datang dari ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Namun, Jupe tak mau ambil pusing dan lebih memilih cuek dan santai.
"NU kan baru muktamar, katanya NU tidak berpolitik praktis, ketahuan dari hasil muktamarnya seperti itu. Kalau sekarang statement-nya kayak begitu, berarti NU nggak konsisten dengan hasil muktamarnya dong. Tapi, bagi saya itu mungkin sifatnya personal, cuma seseorang kyai saja. Nggak apa-apa sih," ujar kuasa hukum Jupe, Gusti Randa, saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (28/04) siang.
Namun meski begitu, Jupe melalui Gusti Randa mengaku tak kecewa dengan penolakan dari NU. Baginya, ciri khas seorang pemimpin besar itu harus kebal dengan kritik dan penolakan dari beberapa elemen.
"Kita sih nggak kecewa lah. Pemimpin besar itu harus dikritik, dan pernah mengalami penolakan. Ingat pada zaman Nabi, Nabi itu ditolak sama daerah asalnya, jadi memang harus seperti itu," pungkas Gusti
कालों बुपति पसितन,,,,,, मनाबिसा टहन्न्न.
Julia Perez, atau sering disingkat Jupe (lahir di Jakarta, 15 Juni 1980; umur 29 tahun; terlahir dengan nama Yuli Rachmawati) adalah penyanyi dangdut, model, pemain sinetron dan presenter Indonesia. Ia seringkali berpenampilan dan berfoto seksi dan dijuluki "bom seks".[1][2][3] Ia memulai karirnya di Perancis. Perkenalannya dengan model pria Damien Perez (Yusuf Perez) yang kemudian menjadi suaminya membuka kesempatan awal dirinya tampil sebagai model majalah FHM dan Maxim di Perancis. Dengan penampilannya dalam FHM dan Maxim, Jupe mendapat nominasi 100 wanita terseksi versi majalah FHM dan Maxim.
Namanya mulai dikenal setelah ia memerankan beberapa sinetron dan film layar lebar.[4] Pada bulan April 2008, Julia Perez menyatakan terjun ke dunia dangdut.[5] Ia lalu merilis album perdananya yang berjudul Kamasutra. Dalam album tersebut Jupe menyertakan kondom yang diselipkan dalam sampul setiap albumnya.[6] Meski Jupe menyatakan alasan penyertaan kondom dalam setiap albumnya tersebut adalah untuk mencegah penyebaran penyakit HIV/AIDS serta mempromosikan safesex dan Keluarga Berencana (KB),[7] namun banyak pihak yang menilai tindakannya tersebut adalah bentuk tindakan asusila dan dukungan terhadap budaya seks bebas. Bahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta menyatakan secara terang-terangan bahwa tindakan Jupe tersebut bisa diinterpretasikan sebagai dukungan terhadap seks bebas.[8] Akibat dari penampilannya yang seksi serta album Kamasutra yang berbonus kondom, ia banyak dicekal di Indonesia, seperti di Nusa Tenggara Barat, Riau, Palembang, Balikpapan dan Bengkulu.[9]
Wednesday, January 13, 2010

Key perspectives in Bank Century bailout
Arkas Viddy and Eggi Sudjana , Melbourne/Sydney/Jakarta | Thu, 01/14/2010 9:32 AM | Opinion
When it did collapse, not only would Century customers be shocked and lose their trust in the bank, but also the customers of other banks would lose trust in other banks.
And a run on banks rush would have been the consequence. People would have withdrawn their savings en masse, which would have massively their money led to another massive crisis rush like what happened during the 1997 financial crisis.
But Let us examine the government policy based on both quantitative and qualitative approaches, to help to decide whether the bailout policy was effective or not.
First, let’s look at the decision from an economics perspective. We will use Linear Multiple Regression formulation by puttingusing the input from the bailout policy variable as a dummy variable, where a 0 score to time series before bailout policy implementation periods (before December 2008) and 1 score to time series after bailout policy implementation (December 2008 to November 2009).
In this regression the independent variables that can be used are foreign exchange reserves, rupiah against foreign currencies especially US dollar, stock exchange rate, export - import, bank liquidity, Bank Century bailout policy, while Indonesia’s economic growth is the dependent variable.
Based on Bank Indonesia’s data for for the first quarter in of 2009, Indonesia’s economic fundamentals were in a relatively stable condition in facing impacts of the global financial crisis.
Foreign exchange reserves decreased to US$50.6 billion, but this amount was still controllable and it was not significant because previously the largest Indonesian exchange reserves had been $57.1 billion in 2007, while some years earlier there had only been between $40 and $50 billion. And this was completely different to what happened during the 1997 crisis when Indonesia only had about $20 billion.
In October 2008, the Jakarta Stock Exchange was closed with the composite index at 1,256.70 — a decrease of around 31 percent compared to the month beforehand, and 54 percent below the same period one year earlier — because of impacts of the global financial crisis, but it was not because of Indonesia’s economic fundamentals.
This could be compared with the data in August 1997, when the Indonesia Stock Exchange composite
index decreased by 34 percent because of increasing of inter-bank interest rates and the rise of Bank Indonesia’s promissory note (SBI) interest rates by between about 28 and 30 percent.
During the 1997 crisis, it this rate even went to between 75 percent and 300 percent, which never happen during the 2008 global financial crisis. Inter-bank interest rates and interest rates of SBI increased, but only from 9.25 percent to 9.50 percent.
The rupiah against foreign currencies, especially the US dollar, became relatively weak and fell 16 percent to Rp 11,050/USD at the end of October 2008. But it was fluctuative.
The situation was much worse during 1997 and 1998 crisis, when rupiah fell to its lowest level — dropping 600 percent to Rp 16,000 per dollar.
Another economic fundament is the inflation rate, and we compare the inflation rates during the 1997/98 financial crisis with those of the 2008 global financial crisis.
In October 2008, Indonesia’s inflation was at around 0.45 percent, while for the whole of 2008 it was about 11 percent. During the 1997/98 financial crisis period, inflation reached 77 percent.
It could be concluded that the bailout policy for Bank Century in Indonesia was not effective and also violateds existing rules and laws.
How about from law legal perspective?
The House of Representatives’ Bank Century Iinquiry Committee should consider to use implementing the law no. 242 in their its inquiry against investigations of Vice President Boediono (in his capacity as former Bank Indonesia governor), and Finance Minister Sri Mulyani.
It also needs to consider to cross-checking data from longer-term (at least from 2006 to 2009).
The Financial Stability System Committee (KSSK) used short-term data (from 2008) to justify the government’s bailout policy.
It would also be better for President Susilo Bambang Yudhoyono to explain what he has done in relation to the issuance of the 2008 government regulation in lieu of Law on the Financial Security Network System (JPSK).
According to this Regulation, the Finance Minister and Bank Indonesia Governor can not be punished for policies they issue.
The House has refused the chapter 29 of the this Regulation and asked the government to revise
it. However, the government has maintained this regulation as the legal foundation for the bailout decisioning of Bank Century, without any correction as requestedired by the House.
It is ridiculous that the government spent Rp 6.7 trillion from state coffers to bailout the bank.
Alternatively, this huge sum could have been spent in establishing around 6,700 school buildings,
or paying the yearly salaries of 200,000 teachers , where they each receive Rp 2.8 million For their a monthly salary.
The House’s committee must be able to acquire and use all necessary evidences from the Supreme Audit Agency (BPK) and the Financial Transaction Analysis Report (PPATK), to make sure that it would be able to issue the strongest legal recommendation.
Arkas Viddy, PhD is an international economy researcher in Australia.
Dr. Eggi Sudjana is a lawyer.